Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. Ketua PA Kotabaru
Informasi yang cepat, akurat, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan adalah harapan terbesar kami...
Berita Pengadilan
Dan jika ada dua golongan dari orang orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya (Al –Hujurat/49;9)
Selasa 9 Juli 2019 Pengadilan Agama Kotabaru pertama kalinya berhasil mendamaikan sengketa gugatan waris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor register 199/Pdt.G/2019/PA.Ktb ,perkara dalam proses mediasi, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru Riduwan S,Ag selaku mediator berusaha semaksimal mungkin untuk menyakinkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, karena perkara yang diselesaikan secara damai berarti tidak ada pihak yang merasa kalah maupun pihak yang merasa menang. Berkat kegigihan dan keuletan Hakim mediator berhasil melakukan 3 kali pertemuan dengan hasil tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak,yang kemudian para penggugat menyatakan perkaranya telah selesai karna damai, yang kemudian ketua majelis memutus berdasarkan akte perdamaian pada tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa’dah 1440 Hijriah, dengan ketua majelis Hakim Eny Rianing Taro S,Ag M,Sy Hakim anggota Riduwan S,Ag dan Adriansyah SHI serta dibantu Panitera Pengganti Abdul Hamid SH
Bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kotabaru, Perdamaian tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan perdamain antara Penggugat, Tergugat dan mediator, Dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak memohon agar kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani tersebut dikuatkan dengan akte perdamaian.
Pasal 3 PERMA 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi dalam prosedur penyelesaian sengketa , Artinya setiap perkara kontensius (terdapat sengketa) yang didaftarkan di Pengadilan wajib dilakukan mediasi.
Pada kesempatan yang sama Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Eny Rianing Taro S,Ag M,Sy mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riduwan S,Ag selaku mediator yang berhasil mendamaikan perkara Gugatan waris tersebut, dan ini merupakan prestasi yang sangat baik di tahun 2019.
............ Baca lebih banyak
Pengumuman
Publikasi Putusan
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. .
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Statistik Pengunjung
Pemda Kotabaru
PTA Banjarmasin