Agenda Sidang PA Kotabaru

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

Biaya Perkara PA Kotabaru

Informasi biaya berperkara untuk wilayah radius di Kabupaten Kotabaru Pengadilan Agama Kotabaru

SIPP PA Kotabaru

Aplikasi SIPP adalah aplikasi pengarsipan perkara, yang membantu untuk menyampaikan informasi perkara para pihak

Ecourt PA Kotabaru

Memudahkan pelayanan berperkara, pendaftaran perkara, melihat taksirab pembayaran perkara, dan pemanggilan pihak secara online.

Ecourt PA Kotabaru

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berita Pengadilan

Peningkatan kualitas dan kapabiltas ASN yang akan atau sedang menduduki jabatan tentu menjadikan agenda pokok bagi Mahkamah Agung, yang pada hal ini dilakukan oleh Badan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung RI. Setelah sebelumnya PKP ini dilakukan secara offline dan hanya menyasar pejabat stuktural. Namun di tahun 2021 ini, termasuk angkatan XXXIV ini, terobosan baru (inovasi) yang dilakukan oleh Pusdiklat MARI dengan mengikutsertakan pejabat Kepaniteraan dan dilakukan secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pandemic COVID-19 ini, bukan menjadi halangan untuk meningkatan kualitas dan kapabilitas kepemimpinan ASN di bawah Mahkamah Agung. 

Regenerasi dalam setiap jabatan adalah proses yang niscaya dalam sebuah pemerintahan, baik karena promosi, demosi, mutasi dan lain-lain.   Saat itulah ASN-ASN yang telah siap dengan pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI ini untuk mengubah system pemerintahan di area peradilan. Munculnya pemimpin-pemimpin yang telah siap dan memiliki jiwa etika, moral, integritas dalam kepemimpinan Pancasila, diharapkan akan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

PKP ini diikuti oleh salah satu ASN Pengadilan Agama Kotabaru, yaitu Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy, yang merupakan Panitera Muda Permohonan. Kegiatan PKP ini diharapkan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat membuat perubahan ke arah yang lebih maju lagi bagi Pengadilan Agama Kotabaru. ASN yang mengikuti PKP ini disiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan peradilan, yang tidak menutup kemungkinan akan sampai ke Mahkamah Agung nantinya. 

Pelatihan PKP ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi ASN dalam memenuhi standar Kepemimpinan Manajerial Pengawas, mengubah paradigm pemimpin dilayani menuju pemimpin yang melayani. Sehingga dengan perubahan ini 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI akan tercapai dengan baik.

Masa pelatihan kepemimpnan pengawas ini berlangsung selama 830 JP atau setara dengan 96 hari, kemudian dibagi menjadi dua yakni 290 JP atau 36 hari secara daring (zoom meeting) secara klasikal dan 540 JP yang dilaksanakan 60 hari secara praktik gagasan perubahan di tempat instansi peserta.

Karena tantangan yang kompleks inilah, pelatihan kepemimpinan pengawas akan membekali ASN dengan beragam keahlian dan keterampilan seperti kerja tim, musyawarah pengambilan keputusan, kreativitas pemecahan masalah, komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, hingga manajemen mutu dan pengawasan.

Pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya akan berupaya membuat ASN-ASN berani keluar dari zona nyamannya. Zona nyaman akan menjadi berbahaya bila tidak segera disadari, dan mendorong ASN untuk keluar dari zona nyaman. Berbahaya bagi ASN yang bersangkutan juga tentu bagi satuan kerja dimana ASN tersebut berada

Pada awalnya, keamanan total seperti itu tampak luar biasa. Tapi tak lama kemudian, semacam rasa puas diri yang berat mengendap. Ketika sistem tidak responsif, ketika organisasi tidak membutuhkan pekerjaan yang membuat perbedaan, ketika kinerja yang luar biasa tidak dihargai atas pencapaian mereka, dan ketika pekerja yang kurang berprestasi tidak dihukum, orang menjadi apatis. Dalam organisasi di mana tidak banyak yang terjadi apakah Anda melakukan sesuatu yang luar biasa atau hanya muncul di pagi hari, orang-orang terbaik akan kehilangan semangat dan motivasi berkurang mendekati penyebut umum terendah.

Tanpa keahlian dan kapasitas yang memadai, terlebih lagi ketika etika dan integritas dikesampingkan maka kepemimpinan akan menjadi media pembibitan ambisi serta keahlian politik organisasi semata. Sebaliknya, segenap keahlian dan keterampilan tersebut diharapkan mencukupi bekal dan menjaga fokus ASN dalam upaya mewujudkan etika dan integritas mereka dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara. (rd_paktb)


............ Baca lebih banyak



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. .

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Wonosari memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pimpinan


Statistik Pengunjung

Pemda Kotabaru


A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: