HAKIM PENGADILAN AGAMA HADIRI ACARA GELAR RAPAT PARIPURNA DPRD KOTABARU


Writed By admin : Tanggal 2019-04-08

DPRD Kabupaten Kotabaru gelar rapat sidang paripurna Pidato Bupati Kotabaru menyampaikan 2 buah rakerda, Senen (08/04/2019) di ruang sidang Paripurna Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Acara dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, DPRD Kabupaten Kotabaru, Asisten Sekda Kotabaru, Staf Ahli Bupati serta Kepala Staf SKPD dan unsur Forkopinda Kotabaru yang salah satunya Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dalam hal ini diwakili oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru Adriansyah SHI.


Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Muhammad Arif, S.H M. Hum mengatakan, hari kita melaksanakan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kotabaru masa persidangan III, Rapat Ke - 2 tahun sidang 2018/2019

Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dengan acara pokok yaitu : Menyampaikan 2  (buah) Raperda masing - masing Metrologi Legal dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Pidato Bupati Kotabaru menyampaikan 2 (buah) Raperda diwakili Asisten I Sekda Kotabaru Ir. H. Hasbi M Tawaf, S.H, selaku Asisten I Sekda Kabupaten Kotabaru diberikan kepercayaan membacakan sambutan Bupati Sayed Jafar SH secara tertulis mengatakan dengan ini kami kembali membacakan Pidato Bupati Kotabaru menyampaikan 2 buah raperda Kab Kotabaru. Dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan di daerah yang merupakan amanah dari Undang- Undang, izinkan kami selaku eksekutif untuk menyampaikan 2 buah Raperda untuk dibahas bersama - sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru.

Adapun 2 buah Raperda yang akan kami sampaikan yaitu 1. Raperda tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa bisa berwujud seperti Rukun Tangga, Rukun Warga< PKK, Karang Taruna dan lembaga pemberdayaan Masyarakat. Pastinya lembaga kemasyarakatan yang terbentuk di desa harus tumbuh dari, dan untuk kemasyarakatan serta merupakan wahan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa.

Lanjut Hasbi 2 Raperda tentang Metrologi Legal yaitu : Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, alat - alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang wajib tera atau tera ulang sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen UTTP.

Penyampaian dua Raperda untuk dibahas pada rapat Paripurna ini adalah sebagai wujud dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dalam membangun dibidang hukum, sehingga penyelenggaraan pembangunan secara menyeluruh memiliki aspek legal dan sampai akhirnya disepakati menjadi peraturan daerah. Dan rancangan ini saya serahkan secara simbolis kepada salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nurul Kencana Sari, S.H untuk menerimanya.


Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy. Ketua PA Kotabaru

Informasi yang cepat, akurat, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan adalah harapan terbesar kami...

Statistik Pengunjung

Pemda Kotabaru