List Berita Pengadilan Agama Kotabaru

fauzie - 2010-09-30

DPR Pilih Dua Hakim Agung Baru

 

Komisi III DPR telah memilih dua hakim agung baru lewat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Selasa (28/9).  Dua orang itu adalah Sri Murwahyuni dan Sofyan Sitompul.

Sri Murwahyuni adalah calon dari jalur karir yang saat ini menjabat hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya. Sementara Sofyan Sitompul adalah calon non karir yang terakhir menduduki jabatan Inspektur Kepegawaian di Inspektorat Jenderal Kemenkum dan HAM. 

Sri dan Sofyan dipilih setelah menyingkirkan empat calon lain dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Keempat calon itu adalah Made Rawa Aryawan (karir), Iskandar Tjakke (karir), Mabruq Nur (karir), dan Kamri Ahmad (non karir).

Dalam uji kelayakan yang digelar kemarin itu, masing-masing calon mendapatkan waktu 10 menit untuk mengemukakan isi makalah yang telah dibuat sebelumnya oleh masing-masing calon. Setelah itu, setiap calon mendapatkan pertanyaan dari setiap anggota Komisi III selama enam menit. Proses tanya jawab menjadi salah satu faktor penilaian selain integritas dan kapasitas calon.

Pemilihan Sri dan Sofyan ini dilakukan melalui voting. Sri mengantongi 46 suara dari 53 anggota komisi III yang hadir. Sementara Sofyan beroleh 29 suara. "Ibu Sri dipilih karena keterwakilan gender di MA. Saat ini banyak hakim agung perempuan memasuki masa pensiun. Masalah gender jadi pertimbangan. Ibu Sri siap diisolir jika mengambil putusan yang berani," ujar salah satu anggota komisi III dari Partai Golkar Nudirman Munir, yang ditemui seusai rapat.

Sedangkan Sofyan, lanjut Nudirman, dipilih karena keberaniannya. "Dia dulu pernah jadi hakim tetapi mengundurkan diri karena rasa kecewa dengan lingkungannya. Dia berani melawan keputusan Danrem TNI di daerah," ujar Nudirman.

Kedua calon hakim agung ini akan menggantikan dua hakim agung yang memasuki masa pensiun. Total hakim agung di Mahkamah Agung saat ini sebanyak 52 orang.

 


bejjo - 2010-09-30

Jangan Malu Dibaca Masyarakat

Sumber | badilag.net (24/9/2010)

“Habis gimana Pak malu dibaca masyarakat”. Dirjen Badilag, Wahyu Widiana menceritakan bahwa ungkapan tersebut sering terdengar dari beberapa hakim yang mungkin merasa tidak pede atau malu jika putusan yang dibuatnya dibaca oleh masyarakat.

“Di Pengadilan Agama juga masih banyak hakim yang malu atau tidak pede” ungkapnya saat memimpin diskusi dan dialog dengan Ketua, Wakil Ketua, Pansek, dan bebrapa Hakim di Aula Masjid Agung Sumber, Jumat Siang (24/9).

Beliau berada di Sumber dalam rangka memberikan pembinaan, diskusi dan dialog yang bertajuk "Pembinaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi Terhadap Para Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama di Wilayah Cirebon (Wilayah II)”.

Dirjen menilai, jika dipublikasikan, putusan itu bisa lebih baik kualitasnya. “Ngga apa-apa sekarang jelek, hakimnya kan disebutkan, akhirnya dijadikan perhatian sehingga menjadi lebih bagus lagi” tambah Dirjen yang terkenal sangat perhatiannya terhadap publikasi putusan peradilan agama tersebut.

Untuk itu, ia menekankan agar putusan-putusan itu dipublikasikan, sehingga muncul sebuah komitmen bahwa putusan itu tidak boleh jelek, harus lebih bagus.

Dengan komitmen tersebut, maka kualitas putusan akan menjadi lebih baik, “Jangan dikira masyarakat atau peneliti dari dalam dan luar negeri itu tidak membaca putusan kita” terangnya .

Disamping itu, pengaruh utama publikasi putusan di media online khususnya di lingkungan peradilan agama, adalah sebagai media transparansi, edukasi, dan menghindari perilaku-perilaku mafia kasus.

 

 



 

Sementara, kalau putusan tidak dipublikasikan, dibiarkan saja hingga berbulan-bulan atau lebih, menunggu yang berperkara menanyakan, Dirjen khawatir jika hakim tersebut akan lupa. Yang paling dikhawatirkan lagi, malah terjadi manipulasi. Hal tersebut sangat mengganggu citra dan pelayanan publik yang selama ini digembor-gemborkan.

Idealnya, tambah Dirjen, jika putusan dibacakan atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, pada saat itu juga diserahkan atau dipublikasikan. Sehingga masyarakat, terutama yang berperkara akan lebih cepat mengetahui isi putusannya dan merasa terlayani dengan baik.

Perbaikan sistem pelayanan pada masyarakat seperti publikasi putusan tersebut, pada dasarnya merupakan implementasi dari Reformasi Birokrasi dan menjadi Quick Wins Reformasi Birokrasi disamping empat capaian lainnya yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pedoman Perilaku Hakim (PPH), PNBP dan Deskripsi/Evaluasi Kinerja.

Dalam pembinaan, diskusi dan dialog sekitar tiga setengah jam itu, Dirjen juga menyampaikan perasaan puasnya.

Menurutnya, sejak pembicaraan yang dilakukan di Sydney dan Universitas New South Wales bersama negara-negara lainnya di Asia Pasifik dua tahun lalu, hingga saat ini 4778 putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh telah dipublikasikan di situs Asianlii -situs masyarakat hukum international- dan dapat diakses juga melalui badilag.net. Klik http://www.asianlii.org/ind/id/cases/IDPTA untuk melihat putusan MSy.Aceh/PTA.

Melihat peta situs pengadilan agama di wilayah PTA Bandung, tercatat semuanya sudah memilikinya. “Semuanya sudah menampilkan menu putusan perkara, tinggal mengisi dan mengupdate-nya” tambah Kasubbag Dokumentasi dan Informasi, Hirpan Hilmi, saat mendampingi Dirjen Badilag pada acara tersebut.

PPH, PNBP dan Evaluasi Kinerja

Untuk Pelaksanaan Pedoman dan Perilaku Hakim (PPH) dan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dirjen mencatat untuk lingkungan peradilan agama relatif lebih baik.

Sementara, untuk deskripsi, analisa dan evaluasi kinerja, Dirjen menyarankan untuk mencontoh kepada beberapa pengadilan agama yang sudah melaksanakannya, seperti di PA Tangerang dan PA Serang. “Tiap karyawan atau hakim mencatat kegiatannya apa” Dirjen mencontohkan.

Pencatatan kinerja tersebut sangat penting supaya kinerja seseorang dapat terkontrol dan terevaluasi. Implementasinya, penilaian kinerja pegawai yang dikenal dengan istilah DP3 bisa didasarkan dari catatan kinerja harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan dari pegawai tersebut.


(Hirpan Hilmi)
 


bejjo - 2010-09-08

Penetapan Idul Fithri 1431 H

 Ahli Hisab Sepakat, 1 Syawal 1431 H = Jum’at, 10 September 2010

Jakarta | badilag.net (7/9/2010)

Walaupun penetapan 1 Syawal 1431 H baru akan ditetapkan secara resmi oleh Menteri Agama besok (Rabu) malam, namun secara hisab sudah dapat ditentukan bahwa lebaran tahun ini akan bertepatan dengan hari Jum’at, 10 September 2010.

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, menyatakan pagi ini kepada Badilag.net, di kantornya, Jalan Pegangsaan Barat 30, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut perhitungan astronomi, ujar Wahyu Widiana, ijtima’ menjelang awal Syawal 1431 H, jatuh pada hari Rabu, 8 September 2010 bertepatan dengan 29 Ramadhan 1431 H, pukul 17.30 WIB.  

“Saat matahari terbenam hari Rabu, di seluruh wilayah Indonesia, hilal masih di bawah ufuq, antara (-2,5) sampai (-4) derajat. Jadi, sangat tidak mungkin hilal dapat dilihat”, jelas Wahyu Widiana.  

“Oleh karena itu, penetapan 1 Syawal akan didasarkan pada istikmal, yaitu menggenapkan bilangan hari bulan Ramadhan menjadi 30 hari”, tambah Wahyu. “Hari Kamis adalah tanggal 30 Ramadhan dan merupakan hari akhir berpuasa”, imbuhnya lagi.

Kemungkinan adanya perbedaan.

Wahyu Widiana juga menjelaskan bahwa secara mainstream, umat Islam akan bersatu dalam berhari raya. Namun, tambahnya, tidak menutup kemungkinan masih ada kelompok-kelompok umat Islam yang berlebaran, berbeda dengan mainstream tersebut. 

Walaupun kelompok-kelompok itu jumlah anggotanya kecil, tapi perbedaan ini menjadi “good news” bagi media. “Sehingga, gaungnya menjadi besar”, kata Wahyu.

Wahyu memberi contoh, kemungkinan perbedaan itu (kalau terjadi, red) pada dasarnya ada dua macam. Pertama, kelompok ahli hisab yang berpedoman pada ijtima’ qobla ghurubisysyamsi. 

Sistem ini menyatakan jika ijtima’ terjadi sebelum matahari terbenam, maka saat matahari terbenam, hilal akan berposisi di atas ufuq. Semakin lama jarak antara saat ijtima dengan saat matahari terbenam, posisi hilal akan semakin tinggi di atas ufuq. 

Jadi, kata Wahyu, karena ijtima awal Syawal terjadi sekitar pukul 17.30 WIB, maka saat matahari terbenam, (menurut sistem ini) posisi hilal sudah di atas ufuq, walaupun hanya sekitar ¼ derajat. “Dalam perkembangan Ilmu Hisab, sistem hisab seperti ini disebut sebagai Sistem Hisab Taqribi”, jelasnya. Menurut sistem ini, lebaran jatuh pada hari Kamis.

Kedua, kelompok-kelompok lainnya yang karena keyakinannya terhadap cara-cara tertentu dalam menentukan awal bulan qomariyah maka dapat berbeda dengan mainstream. 

Cara-cara ini bermacam-macam. Di antaranya, ada yang dinamakan “sistem hisab lima”. Misalnya, jika tahun lalu lebaran bertepatan dengan hari Ahad, maka tahun ini bertepatan dengan hari Kamis. Caranya dengan mengitung lima hari berikutnya: AHAD, Senin, Selasa, Rabu, KAMIS. Kalau lebaran tahun ini Kamis, maka tahun depan pasti Senin. 

Cara lainnya ada juga yang melihat gejala alam yang diyakini sebagai pertanda datangnya awal atau akhir bulan qomariyah, seperti pasang-surut air laut. Cara inipun seringkali berbeda dengan mainstream.

Jadi, jelas Wahyu, berdasarkan keyakinan perhitungan atau gejala alam yang dilihatnya, lebaran tahun ini bagi kelompok-kelompok tersebut dapat saja terjadi sebelum atau setelah hari Jum’at. Berbeda dengan mainstream.


Hakim Pengadilan Agama Harus Hati-hati Dalam Mengitsbat Kesaksian Rukyat.

“Oleh karena itu, saya minta agar para hakim agama memahami semua ini, dan harus berhati-hati di dalam memeriksa, menerima atau menolaknya, jika ada yang melapor telah melihat hilal”, pinta Wahyu Widiana.

Semua ahli hisab yang mu’tabar dan para ahli astronomi, menyatakan pada hari Rabu besok, hilal masih di bawah ufuq. Jadi tidak mungkin untuk dapat dilihat.

Dalam beberapa pertemuan yang lalu-lalu, kata Wahyu, para anggota Badan Hisab Rukyat sepakat bahwa jika ada orang yang mengaku telah melihat hilal, sedangkan semua sistem hisab yang qoth’iy sepakat menyatakan hilal tidak mungkin dilihat, maka pengakuan itu harus ditolak. 

“Hal ini bisa dilihat antara lain dalam Kitab Awailusysyuhuril ‘Arabiyah, karya Ahmad Muhammad Syakir hal 9, yang mengutip pendapat As Subkiy dalam kitab Fatawanya Juz I hal 219-220. Juga bisa dilihat dalam Buku Almanak Hisab Rukyat, terbitan Ditjen Badilag MA-RI, halaman 20-21”, jelas Wahyu Widiana sambil memperlihatkan bukunya.

Berkaitan dengan itu, kepada para hakim, Wahyu Widiana juga menyarankan untuk membaca artikel yang pernah ditulisnya tahun 1993, berjudul “Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Ditolaknya Laporan Rukyat”.  

Artikel ini dimuat pada Majalah Mimbar Hukum tahun 1993 dan juga dimuat pada buku “Selayang Pandang Hisab Rukyat” halaman 178-189, yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama tahun 2004, atau seringkali dikutip dalam buku-buku hisab rukyat lainnya.

Di akhir bincang-bincangnya dengan Badilag.net, Wahyu Widiana yang sejak tahun 2000-2005 menjabat sebagai Ketua Badan Hisab Rukyat Departemen Agama, mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunggu penetapan 1 Syawal 1431 yang akan disampaikan oleh Menteri Agama, Rabu malam besok.

Kepada semuanya, terutama kepada keluarga besar peradilan agama di seluruh pelosok Nusantara, Wahyu Widiana menyampaikan ucapan “Selamat Idil Fithri 1 Syawal 1431 H, taqabbalallohu minna waminkum, shiyamana wa shiyamikum. Mohon maaf lahir batin”. (Adli Minfadli Robby).  

 


bejjo - 2010-09-02

Rakor Pengembangan Laporan Pelaksanaan RB

Bandung | Badilag.net

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya, yang sudah berlangsung sejak 2008, akan dichek oleh Tim Nasional Pelaksanaan RB yang dimotori oleh Kementerian PAN & RB, baik dokumen atau pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Ketua pengadilan se Indonesia akan dikumpulkan untuk diberi penjelasan, sekaligus untuk dibahas langkah-langkah yang diperlukan.

Informasi itu mengemuka pada acara pembukaan Rakor Pengembangan Laporan Pelaksanaan RB, di Bandung, Selasa (31/8) malam tadi. Rakor, yang merupakan rapat lanjutan dari rapat serupa minggu lalu di Karawaci Tangerang, dibuka oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, sebagai Wakil Ketua Kordinator Tim Pembaharuan Mahkamah Agung.

Rakor yang direncanakan berlangsung dua hari ini dihadiri oleh Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrowardoyo, SH, MSc, Sekretaris MA Drs. H.M. Rum Nessa, SH, MH, Panitera Suhadi, SH, MH, para eselon I, eselon II dan pejabat-pejabat MA lainnya.

Baik Tuada Pembinaan maupun Wakil Ketua Kordinator Tim Pembaharuan, sama-sama sepakat akan pentingnya laporan khusus tentang pelaksanaan RB ini.

“Kita sering ditanya orang, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh MA dan pengadilan-pengadilan kaitannya dengan pelaksanaan RB”, kata Takdir Rahmadi.

Sementara Widayatno menekankan perlunya pemahaman yang sama tentang RB dan hasil-hasil yang telah dicapainya. “Agar para Dirjen berperan aktif dalam menyamakan persepsi, terutama bagi para pimpinan dan aparat pengadilan di bawah”, ujarnya.

Widayatno juga menyatakan pentingnya pelaksanaan RB dilakukan sebaik-baiknya di lingkungan MA dan pengadilan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik. “Di sinilah pentingnya pelaporan, untuk mengetahui sejauh mana RB itu dilakukan”, tegasnya, sambil menambahkan bahwa pelaporan dan pelaksanaan RB yang baik adalah salah satu faktor untuk dapat meningkatnya tunjangan kinerja menjadi 100%.



 Para Pejabat Eselon I dan peserta lainnya, sedang asyik menyimak arahan dari Tuada Pembinaan.

Pelaporan Pelaksanaan RB di MA.



Agung dan Judhi dari Tim Pembaharuan MA memandu penyusunan laporan ini. Namun, Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Subagyo, sebagai salah satu tokoh RB di MA, juga tak kalah gesitnya memimpin langsung pengisian data untuk penyusunan laporan ini.

“Karena satu unit kerja dengan lainnya sangat berkaitan, maka saya minta agar semua peserta memperhatikan presentasi dari masing-masing kelompok kerja. Kalau ada substansi yang terlewat, silahkan tambah”, kata Subagyo penuh semangat.

Ada 7 judul berkaitan dengan RB di MA, yang masing-masing disusun oleh satu kelompok kerja. Ketujuh judul itu adalah (1) arahan strategi, (2) manajemen perubahan, (3) penataan sistem, organisasi dan tata laksana, (4) penataan sistem manajemen SDM, (5) penguatan unit kerja, (6) penyusunan peraturan perundang-undangan, dan (7) pengawasan internal.

Sementara itu, untuk memotivasi pelaksanaan dan pelaporan RB di pengadilan-pengadilan, direncanakan akhir September ini akan diadakan sosialisasi kepada seluruh ketua pengadilan se Indonesia. Mereka akan dikumpulkan secara bergiliran di 4 tempat yang berbeda.

Menurut informasi, sejak Oktober depan, Tim Nasional Pelaksanaan RB akan turun untuk mengechek pelaksanaan di lapangan, secara acak. Yang dichek adalah dokumen, sarana dan hasil kegiatan dari pelaksanaan RB itu.



Sebagian para peserta rakor.
surat Edaran Dirjen Badilag.

Sehubungan dengan itu, Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, kepada Badilag.net menyatakan bahwa pada hari Rabu (1/9) ini akan segera mengirimkan edaran ke seluruh Ketua PA/MSy dan PTA/MSy Aceh.

“Edaran itu berisi informasi tentang pentingnya pelaksanaan dan pelaporan RB, rencana pertemuan ketua-ketua pengadilan, pengechekan dari Tim Nasional RB, serta apa yang harus dilakukan oleh ketua-ketua peradilan agama”, jelas Wahyu Widiana.

Wahyu Widiana mengharapkan Ketua PA/MSy dan PTA/MSy Aceh agar selalu meningkatkan pelaksanaan RB di pengadilan masing-masing. Yang dijadikan acuan adalah Quick Wins (yaitu transparansi publikasi putusan, pengembangan IT, pelaksanaan PPH, pelaksanaan PNBP serta evaluasi kerja dan remunerasi) dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan RB.

Dalam edaran itu, juga disebutkan agar ketua-ketua peradilan agama mengisi formulir, yang memuat capaian-capaian, yang berkaitan dengan publikasi putusan, pengembangan website, SIADPA, SIMPEG, SMS Gateway, Touch Screen Information, Information Desk & Meja pengaduan, sistem daftar hadir/disiplin kerja, transparansi biaya perkara dan keuangan lainnya, prosedur perkara, transparansi informasi lainnya, sistem pelayanan dan sebagainya.

“Formulir ini harus diisi dan diserahkan kepada Badilag, selambat-lambatnya saat pertemuan ketua-ketua pengadilan, sekitar akhir September”, kata Wahyu Widiana.

Tiap peradilan agama, juga harus mempersiapkan diri untuk siap diperiksa/dichek oleh Tim Nasional RB, kapan saja.

Di akhir edaran itu, Wahyu Widiana minta, jika ada masalah agar dikordinasikan dengan Badilag atau unit kerja lainnya sesuai kewenangan masing-masing.

“Jika semua ini dapat dilakukan, semua pengadilan siap dichek pelaksanaan RBnya, insya Alloh, yang 70 itu menjadi 100. Tapi, kalau tidak, Wallohua’lam”, kata Wahyu Widiana, menutup bincang-bincangnya dengan Badilag.net. (Adli Minfadli Robby)
 


bejjo - 2010-09-02

SE Dirjen Badilag Tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi |

Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI Tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di MA RI dan Pengadilan DibawahnyaSURAT EDARAN DIRJEN BADILAG TENTANG DUKUNGAN PIMPINAN TERHADAP PUBLIKASI PUTUSAN PERKARA; SELENGKAPNYA KLIK DISINI  


najmuddin - 2010-08-17

PENGADILAN AGAMA KOTABARU PERINGATI PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI KE 65

Kotabaru||17 Agustus 2010||

Bertempat dihalaman kantor Pengadilan Agama Kotabaru dilaksanakan peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke 65, yang langsung dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama Kotabaru Drs.H. M. Bakhtiar, MH.

Walaupun dilaksanakan secara sederhana namun peringatan berjalan dengan lancar dan penuh hikmat, yang diikuti oleh seluruh karyawa/karyawati Pengadilan Agama Kotabaru.

Bertindak sebagai Komandan Upacara Mukhyar, S.Ag, SH, tampak memimpin para peserta upacara mengikuti Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke 65 di Pengadilan Agama Kotabaru.

 


bejjo - 2010-08-12

Selangkah Lagi, Draft Pedoman Bankum ‘Diundangkan’

Wednesday, 11 August 2010 
Selangkah Lagi, Draft Pedoman Bankum ‘Diundangkan

Soal Administrasi Keuangan Panjang Didiskusikan

Jakarta | badilag.net

Draft Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama dan Umum tidak lama lagi akan diberlakukan sebagai pedoman resmi di pengadilan. SEMA tentang Pedoman Bantuan Hukum tersebut ditargetkan sudah keluar bulan Agustus ini.

“Tapi sebelum diterbitkan SEMA-nya, Draft ini harus sudah betul-betul matang sebelum diserahkan kepada Ketua MA,” Kata Waka MA Bid. Yudisial, Abdul Kadir Mappong, ketika memimpin rapat lanjutan pedoman bankum di lantai dua gedung MA Jakarta, Senin (9/8/2010).

Penyusunan draft pedoman bantuan hukum ini memang tidak bisa dibilang main-main. Serangkaian pertemuan digelar secara marathon baik sebelum maupun sesudah kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung ke Australia.

Waka MA Bid. Yudisial selalu hadir dan mengikuti jalannya pertemuan dari awal sampai akhir. Perhatian Waka MA yang begitu tinggi tak pelak memberikan stimulus luar biasa bagi tim penyusun untuk segera merampungkan dan menyempurnakan draft.

Dari Kiri: Waka MA Bid. Yudisial, Abdul Kadir Mappong, Dirjen Badilag Wahyu Widiana, KPT Medan, Rivai Rasyad, dan Direktur Admin Badilum, Wahyudin, dalam salah satu sesi kunjungan kerja bantuan hukum di Melbourne beberapa waktu lalu.

Terlebih bagi Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, yang begitu menggebu untuk segera terwujudnya pedoman bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama. “Kita harus betul-betul bekerja keras menyempurnakan draft ini. Masalah manajemen dan administrasi dari draft ini menjadi tanggung jawab Ditjen Badilag, sementara untuk hal teknis yudisial termasuk kesesuaiannya dengan hukum acara itu tanggung jawab Tuada Uldilag,” kata Dirjen.

Untuk diketahui, tim penyusun draft ini di Mahkamah Agung dipimpin oleh Waka MA Bid. Yudisial dengan anggota yang terdiri dari Tuada Perdata Umum, Atja Sondjaja, Tuada Uldilag, Andi Syamsu Alam, Panitera MA, Suhadi, Dirjen Badilag, Dirjen Badilum, Ka Biro Perencanaan BUA MA, para Direktur Administrasi Peradilan dan anggota lainnya yang terdiri dari para hakim, pejabat kepaniteraan dan pejabat keuangan serta perencanaan.

Perubahan Terkini Draft Pedoman Bankum

Badilag dan Badilum sebenarnya sudah memfinalisasi penyusunan draft pedoman bantuan hukum. Hanya saja masih ada beberapa hal yang diperdebatkan, terutama tentang administrasi keuangan perkara prodeo. Untuk pedoman sidang keliling dan posbakum praktis tidak menemui kendala berarti dan tidak banyak mengalami perubahan sejak awal penyusunan.

Untuk lingkungan Peradilan Agama sendiri sebetulnya tidak terlalu menjadi masalah karena sudah disepakati bersama, tetapi untuk lingkungan Peradilan Umum masalah keuangan ini menjadi kendala besar mengingat kompleksitas perkara di Pengadilan Negeri yang mencakup perkara perdata dan pidana.

Dirjen Badilag selalu mewanti-wanti agar seluruh perkembangan draft ini sebisa mungkin di-sharing ke daerah. “Perubahan draft ini harus diinfokan ke kawan-kawan di daerah supaya mereka bisa mengkritisi dan mengikuti perkembangan. Saya sudah bagikan draft ini ke semua Pansek PTA se-Indonesia pada Rakor Pansek di Jakarta dua hari lalu,” kata Dirjen Badilag Selasa pagi (10/8/2010)

Dari pertemuan terakhir ‘tim besar’ di Mahkamah Agung maupun ‘tim kecil’ internal Ditjen Badilag, berikut beberapa perubahan terkini draft pedoman bantuan hukum.
Keuangan perkara prodeo harus masuk pencatatan dalam buku jurnal.
Biaya pemanggilan pertama untuk perkara prodeo tidak dibebankan kepada DIPA, akan tetapi dilakukan tanpa biaya oleh Jurusita (prodeo murni).
Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sesuai anggaran yang tersedia pada DIPA.
Besarnya anggaran untuk satu perkara prodeo pada DIPA adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Pemberi jasa di pos bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah melalui kerjsama kelembagaan.
Bukti ketidakmampuan penerima bantuan hukum tidak harus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) tapi juga bisa dengan Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman, akan diatur kemudian oleh Tuada Uldilag dalam hal yang berkaitan dengan teknis judisial dan oleh Sekretaris MA dalam hal non teknis judisial.(c)
 
 


bejjo - 2010-08-04

PTA pertahankan Juara Tenis Gubernur CUP 2010



Banjarmasin | pta-banjarmasin.go.id
 Regu tenis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Kalsel menjuarai turnamen tennis antar instansi Gubernur Cup 2010. Dalam babak grand final di lapangan Dhrma Praja, menundukkan regu PLN 2-0.

PTA membuka kemenangan melalui pasangan Rahmadi dan Ufik Binjai, mengalahkan Kusrani dan Sukirno 9-2. Pada partai kedua, ganda PLN, Jarnawi dan Ulis sudah memimpin 8-7 atas pasangan Husain Adam dan Zulkifli, dengan kedudukan 40-15. Tinggal satu pukulan maka PLN berhasil menyamakan kedudukan menjadil 1-1.

Namun tak disangka pemain PLN, Ulis yang terlalu yakin menang menjadi ‘over convidense’, ketika pengembalian Julkifli agak melambung, Ulis sengaja melepaskan dan meletakkan reketnya ke lantai, namun diluar dugaan bola ternyata masuk dalam line, sehingga kedudukan menjadi 40-30.

Atas `musibah' tersebut, Ulis menjadi grogi sehingga gagal mengembalikan bola servic dari Zulkifli, terjadi deuce 40-40. Ganda PLN menjadi 'down' kemudian keadaan berbalik keuntungan untuk Husain Adam dan Zulkitli sehingga menjadi 8-8. lalu dilanjutkan dengan 'tiebreak'.

Giliran Adam servic memimpin 3-0, sempat dikejar jadi 3-1, lalu 4-1 dan 5-1, Jarnawi dan Ulis coba menge¬jar jadi 3-5, lalu tertinggal lagi 3-6, dan berakhir dengan 7-3, sehingga PTA unggul 9-8; sekaligus unggul 2-0 dan mere¬but piala Gubernur untuk kedua kalinya.

Juara III beregu antar instansi Densus 88 dan Pemprov A. Turnamen ditutup Sekda Prov Kalsel H Muchlis Gafuri, didampingi panitia pelaksana H Fachruddin AM dan Drs. H. Zulkifli, ditandai dengan penyerahan trophy dan hadiah uang pembinaan. Untuk juara I beregu antar instansi trophy bergilir dan tetap, uang Rp7,5 juta. II Rp 5 juta, III bersama rnasing-masing Rp3,5 juta. 

Sumber : Kalimantanpost
 


bejjo - 2010-08-02

BANJIR LAGI BANJIR LAGI....

Untuk kesekian kalinya Pengadilan Agama Kotabaru kebanjiran, hujan yang mengguyur mulai sore hari Sabtu, mengakibatkan air masuk ke kantor utama pengadilan Agama Kotabaru mencapai lutut orang dewasa, bahkan ruang sidang yang biasanya tidak pernah terkena banjir malam tadi ruang sidang juga digenangi air, selama dua bulan terakhir ini sudah empat kali air menggenangi kantor Pengadilan Agama Kotabaru, namun yang terjadi sekarang sangat parah dan sangat memperihatinkan.

Banjir yang menerjang mulai pukul 2 dini hari (malam Minggu), puncaknya pukul 4 dini hari, mengakibatkan banyak peralatan kantor  yang tidak bisa diselamatkan.

Dipimpin langsung oleh Ketua PA. Kotabaru, beberapa karyawan datang membantu menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan, karena rumah karyawan juga banyak yang tertimpa musibah ini, sehingga tidak semua karyawan datang membantu.

 


asfy - 2010-07-29

PENAMBANGAN DI PULAU LAUT TETAP BERJALAN

PENAMBANGAN DI PULAU LAUT TETAP BERJALAN

    

Kotabaru,BPOST- Keputusan DPRD Kotabaru menghentikan sementara penambangan batu bara di pulau laut, ternyata tidak di gubris perusahaan yang beroperasi di daerah itu.

     

 

Humas PT Sebuku Sejaka Coal Suyono Sutrisno mengatakan sejak adanya kesepakatan penyetopan oleh Dewan kotabaru dengan DPRD Provinsi, pihaknya tetap melakukan kegiatan.

          

“kami masih melakukan eksplorasi, karena belum ada pemberitahuan tertulis untuk menghentikan aktivitas. Kalau pun ada akan saya sampaikan kemanajemen dulu.” Katanya.

        Seperti di ketahui penghentian sementara itu juga di dukung oleh Gubernur Kalimantan selatan Rudy Ariffin. Kegiatan kembali di laksanakan setelah Bupati terpilih di lantik.

        Di Pulau Laut Utara ada empat perusahaan yang beroperasi yaitu PT Sebuku Sejaka Coal, PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal, dan PT Banjar Asri.

        Perusahaan itu melakukan pengeboran di tiga lokasi yakni di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kecamatan Pulau Laut Timur dan Kecamatan Pulau Laut Tengah.

        Ketua Badan Kehormatan DPRD Kotabaru Marsiah di Konfirmasi B.Post, mengaku apakah keempat perusahaan itu tetap melakukan gegiatan.

        “kalau tidak melihat ke lokasi, mana kita tahu perusahaan apakah sudah menghentikan kegiatan mereka atau belum.” Saya masih di Jakarta” ujar Marsiah, Rabu (28/7).

        Bagaimana dengan protes tenaga kerja perusahaan yang tidak menghendaki penyetopan, ?. Marsiah menjelaskan, pihaknya belum bisa memberikan ketegasan soal itu.

        “ kalo untuk itu kami juga belum punya sikap. Lanjutnya”.

 

(Banjarmasin Post/sah/29/7/2010)

 


Pimpinan


Statistik Pengunjung

Pemda Kotabaru