Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Kotabaru| Jalan Raya Stagen KM 10, Desa Stagen RT 2, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan| email : pa.kotabaru@gmail.com

Layanan Online

  • Pengadilan Agama Kotabaru

Kalender Hijriah

Selasa
12
Safar
1440 H

Polling

Agenda Kegiatan

    Web Info

    Jumlah Pengunjung :
    285023
    Pengunjung Hari Ini :
    58
    User Online :
    2
    Terakhir Update :
    23-10-2018

     

    KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA

     

    KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA

    ( Oleh : Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.)

    A.    Dasar Hukum

    Keterbukaan informasi publik bagi para pencari keadilan (Secara khusus) atau masyarakat (secara umum) adalah jaminan memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dilandasi dengan dasar hukum:

    1.      Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan dimuatnya hak untuk memperoleh informasi ke dalam UUD 1945 sebagai Hak Asasi Manusia, maka pada prinsipnya menjadi kewajiban bagi Lembaga Publik untuk menyediakan informasi yang diinginkan oleh masyarakat (tidak termasuk informasi yang dikecualikan)

    2.      UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

    3.      UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

    4.      PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008

    5.      Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata  Cara Penyelesaian Sengketa KIP  di Pengadilan.

    6.      SK KMA No 1.144/KMA/SK/I/2011 ttg Pedoman Pelayanan Informasi di pengadilan

    7.      SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 ttg Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan

    8.      SK WKMA Bidang Non Yudisial N. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 ttg Pedoman Pelayanan Informasi  pada MA.

    9.      Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

    10.  PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

    11.  PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Perki No. 1 Tahun 2013 adalah hasil revisi terhadap Perki No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, lazim disingkat Perki PPSIP. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah meniadakan proses Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP) karena memperpanjang proses sehingga tidak efisien (100 hari hrs selesai).

    B.     Kategori Informasi

    Berdasarkan SK KMA 1-144/2011 kategori Informasi terdiri dari:

    1.      Wajib diumumkan secara berkala.

    Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :

    a.       Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

    1)      Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimile dan alamat situs, LHKPN Hakim / Panitera yang telah diverivikasi KPK, dan lainnya).

    2)      Prosedur beracara di Pengadilan

    3)      Biaya penyelesaian perkara dan biaya hak kepaniteraan lain

    4)      Agenda sidang

    b.      Informasi Terkait Hak Masyarakat

    1)      Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dan lainnya)

    2)      Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor)

    c.       Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan

    1)      Ringkasan  program/kegiatan  Pengadilan  (missal  nama  kegiatan, target, capaian, DIPA, dokumen negara lainnya, dan lainnya)

    2)      Ringkasan   Laporan   Akuntabilitas    Kinerja    Instansi   Pemerintah (LAKIP)

    3)      Ringkasan Laporan laporan keuangan (termasuk rencana dan laporan realisasi anggaran)

    d.      Informasi Laporan Akses Informasi

    Ringkasan  laporan  akses   informasi  (misal  jumlah  permohonan informasi yang diterima dan ditolak serta alasan penolakan)

    e.   Informasi Lain

    Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pengadilan. Untuk Mahkamah Agung ada beberapa informasi lain yang wajib diumumkan  :

    1)      Informasi tentang Penerimaan Calon Hakim dan Pegawai

    2)      Peraturan Mahkamah Agung

    3)      Putusan

    4)      Laporan Tahunan

    2.      Wajib tersedia Setiap Saat dan dapat diakses oleh publik.

    Jenis-jenis informasi yang wajib tersedia atau dapat diakses oleh publik meliputi:

    a.       Umum

     

    Daftar Informasi Publik (DIP), sekurang-kurangnya memuat :

    1)      Nomor

    2)      Ringkasan Isi Informasi

    3)      Pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi

    4)      Penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi

    5)      Waktu dan tempat pembuatan informasi

    6)      Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik)

    7)      Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip

    b.      Informasi tentang Perkara dan Persidangan

    1)      Seluruh   Putusan   dan   Penetepan   Pengadilan,   baik   yang   telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk foto kopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

    2)      Buku register Perkara

     

    3)      Data statistik perkara

    4)      Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara

    5)      Laporan penggunaan biaya perkara

    c.       Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan

     

    1)      Statistik pelanggaran Hakim / Pegawai

     

    2)      Statistik penjatuhan hukuman disiplin

     

    3)      Inisial nama Hakim / Pegawai yang dijatuhi hukuman

     

    4)      Putusan Majelis Kehormatan Hakim

     

    d.      Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

     

    1)      Peraturan  Mahkamah  Agung,  Keputusan  Ketua  dan  Wakil  Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung

    2)      Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung

    3)      Hasil penelitian yang dilakukan

    e.       Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

    1)      Pedoman    pengelolaan    organisasi,    administrasi,    personel    dan keuangan Pengadilan

    2)      Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan

    3)      Profil Hakim dan Pegawai (Nama, riwayat pekerjaan / pendidikan dan lainnya)

    4)      Data statistik kepegawaian

    5)      Anggaran Pengadilan dan laporan keuangannya

    6)      Surat  menyurat  pimpinan/pejabat  Pengadilan  dalam  pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

    f.       Informasi Lain

     

    1)      Calon Hakim/Pegawai dapat meminta informasi hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan Hakim/Pegawai.

    2)      Pihak  berperkara/kuasanya  dapat  meminta  informasi Berita  Acara Persidangan dan surat-surat yang diajukan dalam sidang

    3)      Informasi  lain  yang  dinyatakan  terbuka  dalam  putusan  Komisi Informasi atau putusan Pengadilan yang telah inkrach.

    3.      Dikecualikan ( UU 14/2008 pasal 10, Informasi yang wajib diumumkan serta merta yakni informasi yg membahayakan publik).

    a.       Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad.

    b.      Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi

    c.       DP3/evaluasi kinerja individu hakim/pegawai

    d.      Identitas pelapor dugaan pelanggaran hakim/pegawai

    e.       Identitas Hakim/Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik

    f.       Catatan dan dokumen proses mediasi di Pengadilan

    g.      Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam

    h.      putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

    i.        Seluruh / bagian  tertentu  dari  informasi  lain  yang  tidak  disebutkan secara tegas sebagai informasi yang wajib diumumkan atau dapat diakses publik,   yang   jika  dibuka  (setelah  melalui  proses   uji  konsekuensi), dianggap akan membawa konsekuensi negatif sebagai berikut :

    1)      Menghambat proses penegakan hukum

    2)      Menggangu   perlindungan   hak   atas   kekayaan   intelektual   dan persaingan usaha tidak sehat

    3)      Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

    4)      Mengungkapan kekayaan alam Indonesia

    5)      Merugikan ketahanan ekonomi nasional

    6)      Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

    7)      Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang

    8)      Mengungkap rahasia pribadi

    9)      Merugikan   secara   serius   proses   penyusunan   kebijakan   (khusus permintaan  informasi  berupa  memo  atau  surat  antara  Pengadilan

    10)  dengan  Badan  Publik  lain  atau  intra  Pengadilan,  yang  sifatnya dirahasiakan.

    11)  Melanggar   Undang-undang   (yakni   dalam   hal   undang-undang tertentu secara tegas menyatakan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi rahasia)

    C.    Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama

    Pengadilan Agama setidak tidaknya memiliki dua media dalam menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara tidak langusung yaitu melalui website resmi Pengadilan Negeri   maupun secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pegadilan, yang didukung ketersediaan perangkat berupa hard ware dan soft ware dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin   dan terlatih. Adapun Pejabat Pokok yang harus ada di Pengadilan bagi terselenggaranya Keterbukaan Informasi Pengadilan  ini  sesuai  SK  KMA  Nomor  :   1-144/KMA/SK/I/2011  tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan adalah sebagai berikut :

     
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1.      Website

    Pencari  informasi  yang  ingin  mendapatkan  informasi  tentang Pengadilan    tanpa  harus  mendatangi  langsung  dapat  mengakses  website resmi Pengadilan, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.  Dengan  website  ini    program  transparansi informasi  Pengadilan atau  Mahkamah  Agung     dapat  diakses  pencari  Informasi  untuk memperoleh informasi  yang   dibutuhkan  sehubungan  dengan  pelayanan  Pengadilan kepada masyarakat pada umumnya, sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses  peradilan,  jadwal sidang, publikasi putusan,  sarana  dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan/justiciabelen. Informasi yang tersedia pada website meliputi :

    a.       Data  Utama  :  Home,Visi  dan  Misi,Wilayah  Yuridiksi,Profil  Personil, daftar  Mediator,  prosedur  mediasi,  Standard  Operasional  Prosedure (SOP) dan lainnya.

    b.      Transparansi : Laporan DIPA, PNBP, Laporan Kinerja ,Daftar Aset dan Inventaris, Statistik Perkara.

    c.        Informasi : Relaas, Lelang,   Jadwal Sidang, Informasi perkara dan lain lain.

    2.      Information Desk (Meja Informasi)

    Sarana yang wajib harus tersedia di Pengadilan adalah Meja Informasi, baik dari format dan bentuk yang sederhana ataupun   seperangkat meubeler yang bagus dan bergaya Iptek, yang penting sesederhana apapun Meja Informasi mestinya cukup representatif, mudah diakses dan ramah lingkungan. Dijelaskan sebelumnya, pencari informasi dapat langsung datang ke Meja Informasi di Pengadilan Agama untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya. Di Meja Informasi pencari informasi dapat bertatap muka langsung dengan Petugas Informasi yang ada di Pengadilan. Di Meja Informasi juga terdapat Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

    Berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk:

    a.       Mengumumkan Informasi Tertentu

    b.      Melayani Permintaan Informasi

    c.       Menetapkan Organ Pelaksana

    d.      Menyediakan Fasilitas (meja informasi, dan lainnya)

    e.       Memperkuat Sistem Pendokumentasian

    f.       Membuat Laporan Tahunan Pelayanan Informasi;

    g.      Menyediakan hal spesifik lain (Daftar Informasi, Standar Biaya, Formulir dan Register, dan lainnya).

    D.    Manfaat Keterbukaan Informasi di Pengadilan

    Dengan    terselenggaranya    perangkat    dan    ketersediaan    di pengadilan,  bahwa    Informasi  yang  dikelola  Pengadilan  adalah  harta  karun yang belum tergali. Kajian dan Pengelolaan atas informasi Pengadilan (seperti: Putusan Pengadilan, data statistik perkara, data  jumlah dan penyebaran Hakim dan  Pegawai,  Informasi managemen  perkara  atau  data  administrasi perkara) dapat memberikan berbagai informasi dan manfaat serta sebagai Public Accountability. Maanfaat dari Keterbukaan Informasi di Pengadilan yaitu:

    1.      Penentuan dan Perubahan Peraturan dan Kebijakan di berbagai bidang (termasuk sumber daya manusia, perencanaan anggaran, penyusunan program kerja,target kinerja yang terukur dan efisien dan lainnya)

    2.      Mendorong Pembangunan Hukum dan Konsistensi Putusan

    3.      Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim dan Panitera Pengganti

    4.      Evaluasi  dan  Monitoring   Kinerja  dan  Integritas   Hakim  serta  Pegawai Pengadilan

    5.      Pemenuhan Hak-Hak Dasar Masyarakat atas Keadilan

    6.      Meminimalisasi Penyalahguanaan Kewenangan dan Kesalahpahaman

    7.      Mengembalikan serta Meningkatkan kepercayaan Publik.

    Komitmen sekaligus semangat Pembaharuan Peradilan harus diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam  reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung.

    Semoga  informasi   ini   dapat   memberikan wawasan  sekaligus  menggugah  dan  membangun  komitmen  pimpinan  Pengadilan  serta  jajarannya  bahwa  Informasi  Pengadilan  sesungguhnya adalah  harta  yang  banyak  belum  tergali  dan  dinikmati  pencari  keadilan khususnya dan masyarakat yang haus akan informasi pada umumnya. Semoga bermanfaat serta  Allah SWT senantiasa melindungi kita.

     

    Total akses : 259