Pengadilan Agama Kotabaru Tidak Memiliki Kasubbag Setelah Mutasi Pejabat

Kotabaru | pa-kotabaru.go.id

Kotabaru, 10 September 2025 — Pengadilan Agama Kotabaru sebentar lagi akan mengalami kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) setelah pejabat terakhir yang menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Keuangan resmi dimutasi ke satuan kerja lain.

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/SEK/PENG.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, perihal Daftar Hasil Rapat Tim Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Kotabaru mendapatkan tugas baru di Pengadilan Agama Kandangan, yang berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

Dengan beralihnya pejabat tersebut, maka seluruh posisi Kepala Sub Bagian di Pengadilan Agama Kotabaru kini dalam kondisi kosong. Sebagaimana diketahui, di pengadilan tingkat pertama secara struktural terdapat tiga jabatan Kasubbag, yakni:

1. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Kasubbag Umum dan Keuangan.

Namun, saat ini tidak satu pun dari ketiga jabatan tersebut terisi di Pengadilan Agama Kotabaru. Hal ini tentu berdampak pada beban kerja kesekretariatan yang harus dijalankan secara kolektif oleh Sekretaris, sembari menunggu penunjukan pejabat baru dari Mahkamah Agung.

Pimpinan Pengadilan Agama Kotabaru menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga kelancaran pelayanan publik dan administrasi peradilan, meski dalam kondisi kekurangan personel struktural.

“Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, namun kami akan terus berupaya agar seluruh layanan tetap berjalan optimal. Kami juga berharap segera ada penempatan pejabat baru,” ujar Sekretaris Pengadilan Agama Kotabaru.

Pihak pengadilan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan rapat Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) melaporkan kondisi ini secara resmi kepada instansi terkait sekaligus mengusulkan PPPK sebagai PLT kasubbag dan menunggu tindak lanjut dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (RYP)